BPSDM Kemenkumham Melahirkan Pranata Humas
Submitted by humas on Wed, 04/13/2011 - 04:06
@pranatahumas3
Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melahirkan pegawai yang siap menjadi tenaga fungsional kehumasan atau pranata humas. Pelatihan dan pendidikan (Diklat) pranata humas tingkat ahli angkatan pertama telah diselenggarakan selama 21 hari, yakni dibuka pada hari Kamis (17/03) dan ditutup pada hari Selasa (06/04). Peserta Diklat Pranata Humas ini berasal dari 30 pegawai yang terdiri dari pegawai humas unit pusat dan sebagian pegawai humas Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.
Selama Diklat, seluruh peserta yang berasal dari 30 pegawai humas unit pusat dan humas kantor wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia, diberikan materi pelajaran mengenai public relation (PR) atau kehumasan. Dengan Materi yang diberikan dari pengajar/ widyaiswara tersebut, para pegawai humas diharapkan dapat lebih mengeksploitasi kemampuan humas mereka. Adapun para pengajar/ widyaiswara sebagian besar dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), dan widyaiswara dari Kemenkumham.
@pranatahumas1
Diklat yang terselenggara atas kerjasama Kemenkumham dan Kemkominfo ini bertujuan untuk melahirkan pejabat fungsional humas yang profesional. Pejabat fungsional humas nantinya bertugas untuk membantu tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat struktural di instansi atau lembaga pemerintah dalam menyediakan data dan informasi. Tim PPID ini adalah bagian dari instansi atau lembaga pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang tersebut mewajibkan kepada tiap instansi atau lembaga pemerintah untuk memberikan data dan informasi kepada publik, baik yang diminta, secara berkala, maupun serta-merta.
Kepala BPSDM Danny H. Kusumapradja selaku pejabat yang menutup diklat mengharapkan, dengan diklat ini lahir pranata humas yang profesional. “Pranata humas yang mampu menganalisa informasi, meng-counter berita negarif, dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat,” Ujar Kepala BPSDM dalam sambutan penutupan Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli, Selasa (06/04) di Guesthouse BPSDM, Cinere, Depok.
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pihaknya serius untuk mewujudkan pranata humas di Kemenkumham. ”Pejabat funsional kehumasan harus direkomendasikan, hal ini untuk melaksanakan amanat UU no. 14 tentang KIP, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik hingga terciptanya citra positif bagi Kementerian,” kata Danny H. Kusumapradja.
Di akhir sambutannya, Kepala BPSDM menyebutkan lima peserta diklat terbaik yang telah mengikuti diklat pranata humas tingkat ahli angkatan pertama. Adapun lima pegawai terbaik tersebut adalah, di peringkat lima Sudarsono, peserta dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Barat; di posisi empat Wuryanti dari Kanwil Banten; di urutan tiga Innaka dari pegawai humas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; di posisi ke dua Dewi, pegawai di BPSDM; dan di urutan pertama Nova, staf humas di Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham. Selain itu, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat yang merupakan syarat untuk menjadi pejabat fungsional kehumasan.*(Zaka, Dokumentasi : Sony).
Submitted by humas on Wed, 04/13/2011 - 04:06
@pranatahumas3
Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melahirkan pegawai yang siap menjadi tenaga fungsional kehumasan atau pranata humas. Pelatihan dan pendidikan (Diklat) pranata humas tingkat ahli angkatan pertama telah diselenggarakan selama 21 hari, yakni dibuka pada hari Kamis (17/03) dan ditutup pada hari Selasa (06/04). Peserta Diklat Pranata Humas ini berasal dari 30 pegawai yang terdiri dari pegawai humas unit pusat dan sebagian pegawai humas Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.
Selama Diklat, seluruh peserta yang berasal dari 30 pegawai humas unit pusat dan humas kantor wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia, diberikan materi pelajaran mengenai public relation (PR) atau kehumasan. Dengan Materi yang diberikan dari pengajar/ widyaiswara tersebut, para pegawai humas diharapkan dapat lebih mengeksploitasi kemampuan humas mereka. Adapun para pengajar/ widyaiswara sebagian besar dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), dan widyaiswara dari Kemenkumham.
@pranatahumas1
Diklat yang terselenggara atas kerjasama Kemenkumham dan Kemkominfo ini bertujuan untuk melahirkan pejabat fungsional humas yang profesional. Pejabat fungsional humas nantinya bertugas untuk membantu tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat struktural di instansi atau lembaga pemerintah dalam menyediakan data dan informasi. Tim PPID ini adalah bagian dari instansi atau lembaga pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang tersebut mewajibkan kepada tiap instansi atau lembaga pemerintah untuk memberikan data dan informasi kepada publik, baik yang diminta, secara berkala, maupun serta-merta.
Kepala BPSDM Danny H. Kusumapradja selaku pejabat yang menutup diklat mengharapkan, dengan diklat ini lahir pranata humas yang profesional. “Pranata humas yang mampu menganalisa informasi, meng-counter berita negarif, dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat,” Ujar Kepala BPSDM dalam sambutan penutupan Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli, Selasa (06/04) di Guesthouse BPSDM, Cinere, Depok.
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pihaknya serius untuk mewujudkan pranata humas di Kemenkumham. ”Pejabat funsional kehumasan harus direkomendasikan, hal ini untuk melaksanakan amanat UU no. 14 tentang KIP, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik hingga terciptanya citra positif bagi Kementerian,” kata Danny H. Kusumapradja.
Di akhir sambutannya, Kepala BPSDM menyebutkan lima peserta diklat terbaik yang telah mengikuti diklat pranata humas tingkat ahli angkatan pertama. Adapun lima pegawai terbaik tersebut adalah, di peringkat lima Sudarsono, peserta dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Barat; di posisi empat Wuryanti dari Kanwil Banten; di urutan tiga Innaka dari pegawai humas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; di posisi ke dua Dewi, pegawai di BPSDM; dan di urutan pertama Nova, staf humas di Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham. Selain itu, seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat yang merupakan syarat untuk menjadi pejabat fungsional kehumasan.*(Zaka, Dokumentasi : Sony).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar yang anda sampaikan